Logika baik dibalik agenda ujian dan akuntabilitas pendidikan adalah bahwa setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang sama, dan ini terbukti dengan praksis pengalaman belajar itu sendiri. Logika ini menuntut bahwa negara memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
Pemerintah memiliki tanggungjawab moral dan politis untuk memberikan kesempatan belajar ini, terutama terhadap mereka yang tidak memiliki akses belajar. Tanpa perubahan kualitas pelayanan pendidikan, anak-anak orang miskin yang bersekolah di sekolah miskin akan tetap tersingkirkan. Mereka terancam untuk tidak lulus secara berkelanjutan dan dengan demikian penghinaan publik yang diterimanya akan semakin besar.
Tidak mengherankan jika beberapa anak yang tidak lulus UN memilih untuk tidak mengulang, putus sekolah, karena mereka tidak ingin kemartabatannya diinjak-injak dua kali. Jika ini terjadi dalam diri siswa Sekolah Dasar, kebijakan pendidikan kita benar-benar immoral sebab secara sengaja membiarkan anak-anak ini diinjak-injak martabatnya dan hancur masa depannya.
Melaksanakan kebijakan UN apapun bentuknya, dan memaksa anak didik untuk lulus, namun pemerintah gagal menyediakan akses dan kesempatan pendidikan yang sama, merupakan kebijakan politik yang melanggar keadilan sosial. Lebih dari itu, membiarkan anak didik mengalami penghinaan publik berkelanjutan karena dipaksa gagal merupakan sebuah kebijakan politik pendidikan yang immoral dan tidak bertanggungjawab!
