Gagasan tentang persamaan kesempatan belajar berkaitan erat dengan ide tentang akuntabilitas pendidikan. Akuntabilitas pendidikan merupakan penyelenggara pendidikan atas kinerja yang dilakukannya selama ini. Karena itu, akuntabilitas pendidikan bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa para siswa telah mengalami proses belajar secara adekuat, sehingga mereka mampu mengerjakan ujian standar. Premis dasar akuntabilitas pendidikan adalah jika semua siswa wajib mencapai suatu patokan standard yang sama, mereka harus memperoleh kesempatan belajar yang sama
Persamaan kesempatan belajar yang menjadi prasyarat akuntabilitas pendidikan adalah, memastikan bahwa semua siswa dapat hadir di sekolah dan belajar, memberikan metode pengajaran yang berkualitas, materi yang terorganisasi dengan baik, logis, dan koheren, yang didukung oleh kehadiran para guru yang cakap, kompeten dan profesional, disertai dengan fasilitas sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar, kehadiran kebijakan sekolah yang non-diskriminatif, dan pemberian materi pelajaran yang selaras dengan standard isi minimal kurikulum sesuai yang ditetapkan pemerintah.
UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa jelas akan mempengaruhi kehidupan individu siswa. Karena UN memiliki dampak yang besar terhadap individu ia harus memenuhi standar kelayakan evaluasi yang menghargai hak-hak individu ( propriety standard ).
Standard ini mempersyaratkan adanya orientasi pelayanan, di mana evaluasi didisain sedemikian rupa sehingga membantu organisasi atau individu agar dapat melayani kepentingan peserta yang tercakup dalam target evaluasi, menjaga agar evaluasi dilakukan secara sah/legal, memenuhi standard moral, menghormati kesejahteraan mereka yang terlibat dalam evaluasi. Untuk menjaga kepentingan individu yang terlibat, evaluasi semestinya didisain agar melindungi hak-hak dan memberikan kesejahteraan pada individu tersebut.
Evaluasi pendidikan itu harus ada. Namun UN yang tidak menjaga kepentingan dan memberikan kesejahteraan pada individu yang terlibat dalam evaluasi perlu dipertimbangkan kembali. Ketika negara mengharuskan setiap siswa lulus UN (jika tidak ia akan malu dan mengalami penghinaan publik, dicemooh, dicap sebagai bodoh), namun ia gagal menyediakan kesempatan belajar yang sama bagi siswa, kebijakan seperti ini hanya melestarikan tumbal-tumbal UN, tidak memberikan kesejahteraan pada individu, sebaliknya, menghina individu di depan publik secara berkelanjutan. Karena itu, kebijakan pendidikan seperti ini tidak memiliki kredibilitas moral.
